Depok.suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menganggarkan biaya perjalanan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri hingga Rp 6,9 miliar. Anggaran tersebut dapat dilihat di situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SiRup LKPP.
Berdasarkan data di situs siruplkpp.go.id, ada dua anggaran belanja perjalanan dinas DPRD Kota Bekasi, salah satunya dengan nama paket "Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri".
Di situs tersebut terlihat bahwa anggaran dibuat pada Januari 2022.
Masih dalam situs tersebut, terlihat sumber dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Total anggarannya sebesar Rp 6.937.930.000.
"Nama paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri. Pagu (Rp.) 6.937.930.000. Sumber dana, APBD," demikian keterangan dalam situs siruplkpp.go.id, dilihat Rabu (28/9/2022).
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra Ibnu Hajar Tanjung membenarkan adanya rencana kunjungan tersebut. Namun, ia mengeklaim bahwa kunjungan kerja tersebut baru sebatas rencana, belum tahu kapan akan direalisasikan.
"Dalam program kerja memang ada, tapi kan belum disetujui oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri)," ujar Hajar Tanjung saat dihubungi, Senin.
Hajar Tanjung juga menuturkan bahwa rencana kunjungan kerja ke luar negeri harus dilakukan sesuai prosedur. Kendati demikian, ia tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai program kunker ke luar negeri tersebut.
"(Tujuan kunker) itu kan termasuk program kegiatan pemerintah, kan. Ada beberapa yang harus dibandingkan ke sana," tutur dia.
Baca Juga:Masim Batuk dan Pilek, Dokter Ingatkan Pentingnya Ajari Anak Soal Etika Bersin
Mengetahui hal tersebut, warganet turut berkomentar. Pasalnya, anggaran tersebut terlihat tidak wajar dan terlalu besar.
"Kunker juga ga ada hasilnya, paling kesempatan belanja dan jalan-jalan doang," ujar seorang netizen.
"Abisin duit rakyat teross," timpal lainnya.
Selain itu, banyak juga netizen asal Bekasi yang mengeluhkan jalan rusak. Mereka berpendapat, dari pada kunjungan kerja, lebih baik dana tersebut dipakai untuk memperhalus jalan.
"Jalan-jalan bisa, beresin jalan ga bisa," kata warganet.
"Cob bapak-bapak DPRD yang terhormat bersuara ke Dinas terkait agar jalan-jalan rusak di Bekasi diperbaiki. Bukan mikirin kunjungan ke luar negri, masalah simple di daerah sendiri aja ga bisa di beresin apa gunanya ke luar negri. Yang jelas gw sebagai warga Bekasi yang taat bayar pajak kaga ikhlas duit pajak gw dipake buat orang-orang ini untuk hal yang ga terlalu penting," pungkas warganet.
